NETRALITAS PENYELENGGARA NEGARA MENENTUKAN PEMILU BERINTEGRITAS

Netralitas penyelenggara negara menentukan apakah pemilu serentak 2019 berkualitas atau tidak berkualitas. Kali pertama masyarakat di berikan kesempatan untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD, DPD dalam satu waktu di tempat pemungutan suara atau TPS, paling tidak kurang dari 2 bulan kedepan masyarakat merayakan pesta demokrasi tersebut. Sayangnya pesta demokrasi yang diharapkan masyarakat membawa harapan baru serta terlaksana secara berkualitas justru membawa rasa Risau dan pesimis dengan pemberitaan-pemberitaan baik media menstrim mau pun media sosial tentang Netralitas penyelenggara negara dalam pemilu serentak 2019. Menurut jeffri Wanda S.I.P selaku pengamat politik mengatakan pesta demokrasi harus di rayakan secara bahagia, senang dan penuh suka cita karena pada saat itu rakyat dapat memilih dan ikut menentukan masa depannya dan bangsa ini. Tim sukses calon presiden dan wakil presiden, Tim sukses calon legislatif dan senator harus mampu memberikan penjelasan yang baik dan menyejukkan di tengah masyarakat, jangan justru memberikan pernyataan yang kontroversi dan menimbulkan keresahan sehingga timbul rasa anti pati yang berujung pada sikap apatis. Kemudian Netralitas KPU, Bawaslu, ASN, TNI, POLRI serta kepala daerah harus benar-benar dijaga sehingga proses pemilu dapat dikatakan berkualitas dan pemilu yang berintegritas. Belakangan kita melihat saya melihat justru kembalikan nya hal ini dapat mengancam proses berjalannya pemilu serentak terlaksana segera baik, strategi saling serang antar tim sukses di media membuat situasi menjadi memanas, belum lagi pemberitaan surat suara tercoblos, WNA berKTP dan pernyataan penyelenggara yang mendukung atau mendeskriditkan tidak baik kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden misalnya yang dilakukan kapolda sumut yang sempat viral dimedia sosial. Menurut jeffri KPU/BAWASLU/ ASN/TNI/POLRI/Kepala Daerah adalah ujung tombak dari berkualitas nya Pemilu serentak hari ini. Karena mereka punya tugasnya masing-masing dalam menjadikan pemilu ini berjalan dengan baik. Bagaimana bisa kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik apabila keberpihakan penyelenggara pemilu dan lembaga yang ditugaskan untuk menjadi pengamanan dalam pemilu serentak 17 April mendatang. Kalau mau ikut-ikutan berpolitik, ikut-ikutan berkampanye maka jangan jadi KPU, jangan jadi BAWASLU, jangan jadi ASN,TNI,POLRI dan jangan jadi kepala daerah. Karena rakyat Indonesia mengharapkan pemilu serentak terpilihnya presiden dan wakil, legislatif dan senator yang berkualitas dan berintegritas.

Tinggalkan Balasan